PemerintahKota (Pemko) Batam melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) mengeluarkan instruksi peninjauan ulang pakaian seragam dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS atau tenaga honorer lepas (THL) di lingkungan Pemko Batam. Mulai 1 Maret mendatang, pakaian dinas THL tak akan sama dengan PNS. "Honorer diminta pakai baju biru muda
Ribuan Tenaga Honorer K2 di Brebes Demo Protes Batasan Usia CPNS. Foto Dok. PanturaPostHari ini pemerintah mulai membuka pendaftaran peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS. Tapi seleksi ini tak bisa diikuti oleh mayoritas pegawai honorer, sehingga pemerintah membuka peluang bagi mereka untuk menjadi pegawai ini telah ditetapkan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat 21/9 pekan lalu. Hal ini dimaksudkan, untuk mengakomodasi tuntutan para pegawai honorer, yang tak bisa mengikuti seleksi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Syafruddin, mengatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K atau pegawai kontrak ini memiliki standar gaji yang sama dengan PNS.“Hanya saja, mereka tidak memperoleh uang pensiun. Pegawai P3K tidak menerima gaji pensiun. Bukan berarti mereka tidak bisa dapat pensiun ya, ini artinya kami tidak menyediakan fasilitas pensiun karena sistemnya kan kontrak minimal 1 tahun, maksimal sampai mereka pensiun,” Foto Nadia Riso/kumparanSelain itu, pegawai kontrak memiliki hak keuangan dari APBD atau APBN, bergantung pada tempat instansinya bekerja. “Hak keuangan akan sama dengan PNS, tapi kalau nanti penempatannya diserahkan ke daerah, harus ada hitung-hitungan Kemenkeu. Karena banyak sekali daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen APBD,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria menambahkan konsep penerimaan pegawai pemerintah dengan skema kontrak ini sedang digodok. Demikian juga dengan aspek keuangannya, masih dihitung oleh Kementerian Keuangan terkait kesanggupan APBN dalam membiayai program rekrutmen dan gaji. “Untuk menyelenggarakan rekrutmen, kita butuh biaya, diambil dari APBN. Untuk memberi hak keuangan P3K yang terpilih juga kan akan diperoleh dari Dana Alokasi Umum DAU pemerintah pusat, meskipun nanti akan dianggarkan di APBD. Banyak daerah yang belum mandiri, masih didukung oleh pemerintah pusat, makanya kita harus hitung betul beban fiskalnya,” kata Bima. Bima mengatakan, perhitungan yang akan dilakukan oleh Menkeu ini dilakukan untuk mencegah belanja pegawai di atas 50 persen dari APBD. Kalau tidak, maka bisa jadi seluruh APBD hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai P3K dan PNS. Guruhonorer dan PPPK menggunakan seragam putih hitam, Guru PNS berseragam Korpri. Pemandangan ini pun menimbulkan tanya di kalangan siswa, yang melihat penampilan guru-gurunya berbeda. - Pegawai yang bekerja di bawah instansi pemerintahan saat ini terdiri dari tiga jenis, yaitu tenaga honorer, PPPK, dan PNS. Ketiganya memiliki perbedaan berdasarkan status kepergawaiannya. PPPK dan PNS adalah pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara ASN. Di sisi lain, tenaga honorer tidak berstatus sebagai ASN. Oleh karena itu, tenaga honorer tidak memperoleh fasilitas yang sama dengan PPPK maupun PNS. Kendati demikian ketiganya merupakan pegawai yang diakui di pemerintahan dan memperoleh gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Nasib Tenaga Honorer, Apakah Akan Dihapus? Belakangan ini muncul informasi yang menyatakan bahwa tenaga honorer, termasuk guru dan tenaga kesehatan akan dihapuskan. Informasi ini sebelumnya memang santer terdengar sejak 2020 lalu. Tenaga honorer yang rencananya akan dihapuskan secara bertahap adalah tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintahan. "Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program PPPK," kata Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, seperti yang dikutip dari Antara. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pegawai ASN di pemerintahan hanya ada dua, yaitu PNS dan PPPK. Lalu, dengan adanya rencana tersebut bagaimana nasib tenaga honorer selanjutnya? Apakah bisa diangkat menjadi ASN? Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2012, maka jawabannya ya. Berdasarkan pasal 6, disebutkan bahwa tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD diangkat menjadi Calon PNS CPNS secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Kendati demikian, tenaga honorer tidak begitu saja diangkat menjadi CPNS, melainkan harus melalui serangkaian proses. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN sendiri kurang lebih sama seperti proses rekrutmen CASN 2021, yaitu melalui seleksi administrasi dan ujian tulis. Ujian tulis yang dimaksud berupa seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Pada pasal 6A, disebutkan bahwa dalam seleksi kompetensi bidang, penilaian dari instansi akan mempertimbangkan dedikasi tenaga honorer. Berdasarkan pasal 3 PP Nomor 48 Tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN diprioritaskan bagi guru; tenaga kesehatan yang bekerja di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah; tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan; tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Perbedaan Tenaga Honorer, PPPK, CPNS, dan PNS Tenaga honorer adalah tenaga yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian PPK untuk bekerja di instansi atau lembaga pemerintahan. Tenaga honorer diangkat berdasarkan perjanjian kerja, namun tidak berstatus seperti ASN. Di sisi lain, terdapat status kepegawaian lain di pemerintah yang juga diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yaitu PPPK. Bedanya, PPPK merupakan ASN yang memperoleh fasilitas ASN termasuk gaji dan tunjangan. Masa kerja PPPK maupun tenaga honorer yang diatur saat ini adalah minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kinerja pegawai maupun kebutuhan instansi. Sementara itu, pegawai tetap di pemerintahan disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS. Sebelum resmi menjadi pegawai tetap, PNS harus melalui tahap percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS selama minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Sama dengan PPPK, PNS memperoleh fasilitas sebagai ASN, yaitu berupa gaji dan tunjangan. Selain itu, dalam UU ASN yang berlaku saat ini, PNS memiliki jenjang karier. Seorang PNS bisa diangkat ke jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan juga Tenaga Honorer Bisa Jadi PNS, Tapi Masalah Tidak Selesai Seketika MenPAN RB Tenaga Honorer Dapat Ikuti Seleksi PPPK DPR-Pemerintah Hapus Tenaga Honorer Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit - Sosial Budaya Penulis Yonada NancyEditor Yantina Debora
Diketahuijika sang mertua sebelumnya tidak pernah bertanya mengenai status kepegawaian dia. Disinyalir karena aturan baru di kantor mengenai perbedaan seragam pekerja membuat sang mertua mengetahui status kepegawaiannya. "Efek membedakan seragam PNS dan honorer," ucap pemilik video.
Tidak semua guru berstatus PNS, ada juga guru yang masih berstatus honorer. Berikut ini ulasan mengenai perbedaan guru honorer dengan PNS. Bisa diangkat menjadi PNS mungkin menjadi salah satu target utama dari seorang guru honorer. Kewajiban utama keduanya tentu sama, yakni mengajar dan mendidik siswa. Meski begitu, terdapat beberapa perbedaan dari keduanya. Apa saja perbedaan guru honorer dengan PNS? Simak selengkapnya dalam ulasan ini. Tugas dan Peran Guru serta Keterampilan yang Diperlukan Baik guru PNS maupun honorer, secara umum memiliki tugas yang sama. Berikut beberapa tugas guru menurut Nuryani, dkk 2000. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus TPK Merumuskan alat evaluasi yang relevan dengan tujuan tersebut Memilih materi ajar untuk menunjang TPK serta alat evaluasi Memilih pengalaman belajar yang akan diberikan ke siswa Melaksanakan proses belajar dan mengajar Melakukan evaluasi hasil belajar siswa Memakai alat evaluasi yang telah disiapkan Memakai umpan balik Menyiapkan berbagai hal untuk keperluan mengajar Di dalam kelas, guru bukan hanya berperan sebagai pengajar. Beberapa peran guru dalam kegiatan belajar-mengajar adalah The teacher as an expert guru sebagai seorang ahli The teacher as an act of caring guru sebagai orang yang peduli The teacher as a moral craft guru sebagai contoh moral The teacher as personal model guru sebagai model/teladan The teacher as learning manager guru sebagai pengelola kelas The teacher as a demonstrator guru sebagai penyampai informasi The teacher as a facilitator guru sebagai fasilitator The teacher as an evaluator guru sebagai pengevaluasi Untuk mengajar, baik guru honorer maupun PNS, membutuhkan keterampilan yang sama. Keterampilan itu meliputi keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup pelajaran. Perbedaan Guru Honorer dengan Guru PNS Berdasarkan uraian di atas, Anda sudah mengetahui bahwa baik guru honorer maupun guru PNS memiliki tugas dan peran yang sama. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mengajar pun sama. Lantas di mana letak perbedaan guru honorer dengan PNS? Perbedaan paling jelas pada guru honorer dengan PNS adalah pada nominal gaji yang diterima. Gaji pokok guru PNS biasanya berkisar setiap bulan, bisa lebih atau kurang, bergantung pada golongannya. Selain itu, guru PNS yang bersertifikasi akan mendapat tunjangan yang besarnya sama dengan gaji. Berbeda dengan guru PNS, gaji guru honorer terbilang sangat kecil, bahkan tidak jarang jauh di bawah UMR. Banyak guru honorer yang hanya menerima gaji sebesar setiap bulan, itupun seringkali dibayar selama tiga bulan sekali. Pada beberapa tempat, seperti desa-desa kecil, guru honorer bahkan bisa tidak dibayar, atau dibayar kurang dari per bulan. Sumber gaji untuk guru PNS dengan honorer juga berbeda. Gaji dan segala tunjangan untuk PNS berasal dari APBN. Selain itu, biasanya daerah juga memberi tunjangan daerah untuk guru PNS. Sedangkan gaji dari guru honorer sepenuhnya disokong oleh sekolah. Hal tersebut yang mungkin menjadi penyebab gaji guru honorer begitu kecil. Perbedaan lain biasanya terdapat pada seragam yang dikenakan. Seorang PNS biasanya wajib mengenakan seragam tertentu, begitupun dengan guru PNS. Seragam tersebut yang belum dimiliki oleh guru honorer, sehingga menimbulkan perbedaan ketika di sekolah. Perbedaan seragam ini pula yang membuat guru honorer dianggap mempunyai value lebih rendah daripada guru PNS. Dengan perbedaan guru honorer dengan PNS tersebut, terutama gaji, memang menjadi alasan utama guru honorer sering menuntut untuk diangkat sebagai PNS. Semoga di masa mendatang nanti kesenjangan antara guru honorer dengan PNS bisa dihilangkan.

SERAGAMPNS - (ilustrasi) Agar Mudah Dibedakan, Honorer Dilarang Pakai Seragam PNS, Cukup Pakaian Putih & Hitam, Termasuk Guru TRIBUNKALTIM.CO - Ada yang berbeda pada apel Aparatur sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Kalsel, Senin (9/12/2019) tadi, terutama bagi mereka yang berstatus pegawai non PNS ( pegawai negeri sipil ).

JOMBANG – Seragam khaki pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK bakal nganggur di almari. Ini setelah ada aturan baru terkait penggunaan seragam PNS, PPPK, dan tenaga honorer Pemkab Jombang. Aturan berlaku mulai 5 Juni. Perubahan aturan ini menuai reaksi negatif, utamanya bagi PPPK yang mayoritas guru. Mereka merasa ada kasta yang membedakan PPPK dan PNS. ’’Tidak hanya saya, banyak sekali yang sambat terkait aturan baru ini, sayang sekali jika harus dibeda-bedakan dari seragam,’’ kata salah satu guru PPPK yang mengajar di SD. Menurutnya, PPPK setara dengan PNS, sehingga tidak elok jika dibeda-bedakan melalui seragam yang dikenakan ketika berdinas. Seragam kakhi yang sudah dimiliki guru PPPK dan honorer juga nganggur tak terpakai setelah aturan baru ini diterbitkan. ’’Kita sebagai guru mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan, malah kebijakan baru ini sifatnya diskriminatif. Padahal belum tentu kinerjanya tidak sebagus PNS,’’ ungkapnya. Keluhan yang sama juga disampaikan honorer Pemkab Jombang. Ia merasa keberadaan tenaga honorer dikesampingkan. Sebab, seragam yang digunakan tidak disamakan dengan PNS. ’’Kan jadi gimana gitu, kesannya honorer dikesampingkan,’’ ucapnya. Aturan seragam baru ini tertuang dalam SE nomor 800/1453/ tentang Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani Sekdakab Jombang, Agus Purnomo. SE menerangkan, pakaian dinas PNS Senin dan Selasa menggunakan seragam warna khaki. Seragam atasan putih dan bawahan hitam serta kerudung pink salem dikenakan Rabu. Kamis dan Jumat menggunakan batik. Serta seragam batik Korpri dikenakan saat HUT Korpri, tanggal 17 setiap bulan. Upacara hari besar nasional, dan rapat atau pertemuan yang diadakan Korpri. Sedangkan untuk PPPK, Senin sampai Rabu menggunakan kemeja putih dan bawahan hitam. Sedangkan batik digunakan Kamis dan Jumat. Agus Purnomo menyampaikan, aturan terkait seragam tersebut meneruskan dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. ’’Aturan itu dibuat karena kita melaksanakan Permendagri Nomor 11 tahun 2020. Kita sudah terlambat, harusnya ini dilaksanakan tahun 2021,’’ kata Agus Purnomo. Namun, karena kendala Covid-19 dan lain sebagainya, aturan baru dilaksanakan di Jombang setelah terbit Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang bulan lalu. ’’Setelah perbup jadi, kita langsung sosialisasikan ke masing-masing kepala OPD Organisasi Pemerintah Daerah, jadi ini bukan maunya pemda, tapi kita melaksanakan permendagri,’’ terangnya. wen/jif/riz Sementaraitu, Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani menuturkan, akan ada perbedaan antara seragam pegawai Honorer dan Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Di aturan itu, seragam pegawai Honorer tidak lagi menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) seperti sebelumnya. Kata Hilaria, hal itu sudah diatur lewat Peraturan Bupati. Tahun 2021 ini, pemerintah akan kembali membuka perekrutan Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kebutuhan pegawai terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK dan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, seleksi ASN tahun ini akan didominasi oleh PPPK profesi guru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lagi, para guru yang masih berstatus pegawai honorer bisa mendaftar dan jika lolos akan diangkat menjadi PPPK. Selain pegawai kontrak, pemerintah juga akan membuka seleksi untuk CPNS. Banyaknya lowongan yang dibuka sendiri disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah. Kabarnya, formasi penerimaan tahun 2021 ini akan lebih besar mengingat pada tahun 2020 lalu tidak diadakan seleksi. Pegawai di pemerintahan sendiri terdiri dari banyak orang. Sebelum memutuskan untuk mendaftar menjadi ASN, ada baiknya untuk memahami berbagai perbedaan dari posisi-posisi tersebut. Baca artikel info ASN ini dia perbedaan honorer, PPPK, CPNS, dan PNS ini! Apa Perbedaan Pegawai Honorer dan PPPK? Pegawai honorer merupakan pekerja yang direkrut oleh lembaga yang membutuhkan. Prosesnya sendiri tidak diatur oleh negara dan dilakukan secara langsung oleh instansi terkait. Karena perekrutannya yang tidak bersumber dari pemerintah pusat, besaran gaji pegawai honorer juga tidak diatur oleh negara dan disesuaikan oleh anggaran satuan kerjanya. Berbeda dengan pegawai honorer, pekerja di pemerintahan yang berstatus PPPK direkrut langsung oleh negara melalui seleksi. Proses penerimaannya juga sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Besaran gaji yang diterima pun juga sudah memiliki regulasinya tersendiri sehingga akan cenderung sama rata. Tentunya, posisi PPPK lebih aman’ dibandingkan dengan honorer. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan terbesar dari pegawai honorer dan PPPK terletak pada rekruternya. Hal tersebut kemudian mempengaruhi berbagai aspek kepegawaian lainnya seperti gaji, tunjangan, dan juga jabatan. Syarat Pegawai Honorer untuk Menjadi PPPK Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai honorer apabila ingin diangkat menjadi PPPK. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yaitu Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia dari jabatan yang akan dilamar;Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara dua tahun atau lebih;Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lemabaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mengajuka persyaratan tersebut;Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; Selain syarat-syarat di atas, pegawai honorer juga diharuskan untuk lolos seleksi pendaftaran PPPK di tahun 2021 ini. PPPK dan PNS Serupa tapi Tak Sama Cara paling mudah untuk membedakan PPPK dan PNS adalah status kepegawaiannya di pemerintah. PPPK merupakan ASN yang direkrut oleh pemerintah dan statusnya yaitu pegawai kontrak. Masa kerjanya yaitu 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan keputusan dan kebutuhan lembaga. Pegawai Negeri Sipil atau PNS tentunya berbeda dengan PPPK. PNS merupakan pekerja yang statusnya yaitu pegawai tetap di pemerintahan. Masa kerjanya sendiri tidak ditentukan dengan kontrak. Hal ini menjadikan masa kerja PNS lebih panjang jika dibandingkan dengan pegawai PPPK. Meskipun status kepegawaian PPPK dan PNS berbeda, bentuk pekerjaan, gaji, dan tunjangan yang didapatkan hampir sama. Keduanya mendapat gaji pokok dan berbagai macam tunjangan. Perbedaannya sendiri terletak pada tunjangan masa tua yang diperoleh PNS sedangkan PPPK tidak. CPNS Tidak Sama dengan PNS Sesuai dengan namanya, CPNS merupakan proses sebelum diangkat menjadi PNS. Meskipun telah lolos seleksi, CPNS tidak langsung menyandang status PNS dan mendapatkan surat pengangkatan. CPNS bisa disebut sebagai masa pelatihan’ bagi seseorang sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Proses ini biasanya berlangsung selama 1 tahun. Selama waktu itu, karena belum resmi menjadi PNS, besaran gaji yang diterima juga tidak penuh, melainkan hanya 80% dari total keseluruhan. Baca juga Mau Daftar CPNS 2021? Simak Informasinya di Sini!
Perbedaanyang sangat jelas antara guru honorer dan guru PNS adalah gaji yang diterima. Gaji pokok untuk guru PNS adalah 1-3 juta rupiah di setiap bulannya berdasarkan pangkat dan golongan. Guru PNS juga akan mendapatkan tunjangan dengan nominal yang cukup besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menjadi guru PNS mungkin adalah impian setiap guru. Meski memiliki kewajiban utama yang sama dengan guru honorer, yakni mengajar anak-anak di sekolah, tapi nyatanya guru honorer dan PNS memiliki perbedaan yang cukup honorer adalah guru atau pegawai baik yang bersifat dari pemerintah atau non-pemerintah. Jadi guru honorer adalah pegawai yang belum atau tidak diangkat sebagai pegawai tetap. Dan sebenarnya penghasilan yang diterima guru honorer bukan gaji melainkan honorarium. Biasanya gaji guru honorer sama dengan pekerja swasta sebab bukan termasuk guru PNS merupakan guru yang dijamin pemerintah. Maka dari itu, profesi guru PNS menjadi incaran masyarakat sebab kesejahteraannya sudah dijamin oleh pemerintah. Bahkan meski sudah pensiun, guru PNS tetap akan mendapatkan guru PNS maupun guru honorer harus memiliki keterampilan mengajar yang baik. Ironis jika kedua guru ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari berikut ini beberapa perbedaan guru honorer dan guru PNS yang perlu Anda ketahuiGaji Yang DiterimaPerbedaan yang sangat jelas antara guru honorer dan guru PNS adalah gaji yang diterima. Gaji pokok untuk guru PNS adalah 1-3 juta rupiah di setiap bulannya berdasarkan pangkat dan golongan. Guru PNS juga akan mendapatkan tunjangan dengan nominal yang cukup besar sesuai dengan ketentuan yang guru honorer, gaji yang didapatkan terbilang kecil. Bahkan sangat jauh dari UMR. Kebanyakan guru honorer mendapatkan gaji hanya 300 ribu rupiah di setiap bulannya. Itupun biasanya ada yang dibayar 3 bulan sekali. Guru honorer di desa bahkan bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih kecil dari yang disebutkan. Bahkan ada pula yang tidak GajiSelain nominal gaji yang berbeda, perbedaan kedua antara guru honorer dan PNS adalah pada sumber gajinya. Gaji dan tunjangan PNS asalnya dari APBN. Biasanya setiap daerah juga akan memberikan tunjangan untuk para guru PNS. Sementara untuk gaji honorer bersumber dari sekolah itu sendiri. Karena itu gaji yang diterima guru honorer biasanya jauh lebih yang DikenakanPerbedaan ketiga terdapat pada seragam yang dikenakan. Jika guru PNS diwajibkan untuk mengenakan seragam tertentu, tidak halnya dengan guru honorer. Biasanya guru honorer tidak memiliki seragam dan itulah yang membuatnya sangat berbeda dengan guru itulah beberapa perbedaan antara guru honorer dan guru PNS yang membuat banyak orang lebih memilih menjadi guru PNS karena umumnya lebih dihormati dan dihargai. Tapi meski begitu, guru tetaplah profesi yang mulia sehingga semua orang wajib menghormatinya apapun pendapat di atas benar? Tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar!
Xphh.
  • 4usmqmga5q.pages.dev/245
  • 4usmqmga5q.pages.dev/568
  • 4usmqmga5q.pages.dev/213
  • 4usmqmga5q.pages.dev/74
  • 4usmqmga5q.pages.dev/267
  • 4usmqmga5q.pages.dev/515
  • 4usmqmga5q.pages.dev/185
  • 4usmqmga5q.pages.dev/275

    • perbedaan seragam honorer dan pns